Kabupaten Manggarai | Bupati Manggarai Herybertus Nabit mengakui pemerintah daerah belum memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani kondisi psikososial warga yang mengungsi setelah gempa pada pertengahan Agustus 2026. Pengakuan itu disampaikan di posko tanggap darurat Kabupaten Manggarai, Ruteng, pada Minggu malam, 18 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan warga terdampak tidak hanya berkaitan dengan keadaan fisik dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup dampak psikologis yang muncul setelah mengalami bencana dan harus mengungsi.
Nabit menyampaikan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk menangani trauma para pengungsi masih terbatas. Inti pernyataannya adalah bahwa pemerintah belum mempunyai kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk memberikan penanganan terhadap kondisi tersebut. Keterbatasan itu diakui dalam konteks respons darurat yang sedang berlangsung, ketika warga masih berada dalam situasi pengungsian pascagempa. Pernyataan tersebut tidak merinci bentuk dukungan atau layanan tertentu, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai keterangan mengenai jenis penanganan yang telah tersedia maupun yang belum diberikan.
Pengakuan terbuka mengenai keterbatasan ini memberi gambaran tentang tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam merespons kebutuhan psikososial warga terdampak. Trauma dapat menjadi bagian dari pengalaman bencana, tetapi penanganannya memerlukan kapasitas yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan sumber daya yang ada. Dalam menyampaikan keterbatasan itu, Nabit tidak menyebutkan rincian tambahan mengenai langkah atau layanan khusus. Karena itu, pokok informasi yang dapat dipastikan dari pernyataannya adalah adanya kesenjangan kebutuhan penanganan trauma pengungsi dan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah saat ini.
Konteks waktu pernyataan juga penting: pengakuan tersebut disampaikan sekitar dua bulan setelah gempa pada pertengahan Agustus, di posko tanggap darurat kabupaten. Namun, keterangan itu sendiri tidak menjelaskan perkembangan kondisi setiap pengungsi ataupun jangka waktu kebutuhan psikososial mereka. Pernyataan Bupati lebih terbatas pada pengakuan bahwa sumber daya dan kemampuan pemerintah belum memadai untuk menangani trauma. Dengan demikian, informasi ini menegaskan adanya kebutuhan yang diakui, sekaligus batas kapasitas daerah dalam meresponsnya, tanpa memastikan bentuk dukungan lanjutan yang akan dilakukan.
Sejumlah perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah mengambil bagian dalam upaya pemulihan psikologis warga yang terdampak gempa di Manggarai. Bentuk dukungan tersebut lain berupa kegiatan pendampingan, ruang bercerita, aktivitas kelompok, serta edukasi sederhana mengenai cara menghadapi rasa takut dan tekanan setelah bencana. Kehadiran relawan dan tenaga pendamping membantu warga merasa didengar, sekaligus memberi kesempatan untuk mengenali reaksi emosional yang muncul. Bantuan ini menjadi unsur penting dalam pemulihan, karena dampak gempa tidak hanya terlihat pada kerusakan rumah dan fasilitas, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman, hubungan sosial, dan keseharian masyarakat.
Meski demikian, layanan yang sudah berjalan sejauh ini masih banyak berpusat pada anak-anak sekolah. Kelompok ini memang memerlukan perhatian khusus, sebab pengalaman gempa dapat mengganggu konsentrasi belajar, tidur, dan rasa aman mereka. Namun, kebutuhan psikososial tidak berhenti pada usia anak. Orang tua, lansia, penyandang disabilitas, warga yang kehilangan anggota keluarga, serta mereka yang mengalami kerusakan rumah atau kehilangan mata pencaharian juga dapat menghadapi tekanan dan kecemasan. Tanpa pemetaan kebutuhan yang lebih luas, sebagian warga berisiko tidak memperoleh dukungan yang sesuai, atau kesulitan mengakses layanan karena keterbatasan informasi, jarak, maupun kondisi ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Manggarai karena itu membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar pendampingan dapat menjangkau seluruh kelompok usia dan kondisi. Pemerintah dapat mengoordinasikan pendataan, rujukan, serta integrasi layanan psikososial dengan pelayanan kesehatan dan kegiatan pemulihan di tingkat desa. Perguruan tinggi dapat membantu melalui tenaga ahli, mahasiswa terlatih, supervisi, dan evaluasi program, sedangkan LSM dapat memperluas jangkauan melalui jejaring lokal dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Kerja sama tersebut perlu disusun dengan memperhatikan persetujuan, privasi, dan kebutuhan masing-masing warga. Kunjungan berkala dan saluran rujukan yang jelas juga penting, sehingga dukungan tidak berhenti setelah kegiatan awal. Pendampingan sebaiknya tersedia di lokasi pengungsian maupun lingkungan tempat tinggal, dengan jadwal yang mudah diketahui warga. Dengan koordinasi yang baik, upaya pemulihan dapat berlangsung lebih merata, aman, dan berkesinambungan.
Dampak gempa tidak berhenti pada kerusakan rumah dan fasilitas umum. Bagi warga dewasa yang kehilangan sumber penghasilan atau tempat bergantung secara ekonomi, perubahan mendadak itu dapat menambah tekanan psikologis. Mereka mungkin harus menghadapi ketidakpastian pekerjaan, kebutuhan keluarga, dan proses membangun kembali kehidupan sehari-hari secara bersamaan. Karena itu, dukungan bagi penyintas perlu memperhatikan bukan hanya kondisi fisik, tetapi juga beban mental yang muncul ketika rasa aman dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup terganggu.
Kerentanan tersebut dapat berbeda menurut usia dan keadaan masing-masing orang. Herybertus menilai warga lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus, sebab peluang mereka untuk kembali bekerja dan memulihkan penghidupan dinilai lebih terbatas. Kehilangan rumah, aset, atau dukungan ekonomi dapat terasa semakin berat ketika pilihan untuk memperoleh pendapatan kembali tidak mudah dijangkau. Pada saat yang sama, usia lanjut tidak selalu berarti seseorang memiliki keluarga atau jejaring sosial yang mampu memberikan bantuan secara memadai.
Dalam situasi demikian, kekhawatiran mengenai masa depan dapat berkembang menjadi rasa putus asa. Herybertus menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan bunuh diri di kalangan lansia yang merasa tidak memperoleh kepastian mengenai kehidupan mereka ke depan. Pernyataan tersebut merupakan peringatan atas risiko yang perlu diwaspadai, bukan laporan bahwa peristiwa bunuh diri telah terkonfirmasi. Pembedaan ini penting agar perhatian publik tetap terarah pada pencegahan dan dukungan, tanpa menyebarkan klaim yang belum terbukti.
Penanganan bagi warga dewasa dan lansia sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang peka terhadap kebutuhan individual. Tenaga profesional dapat membantu menilai tekanan psikologis, memberikan pendampingan, dan menghubungkan penyintas dengan layanan sosial maupun bantuan pemulihan penghidupan. Bagi lansia yang menunjukkan keputusasaan, perubahan perilaku, atau kesulitan menjalani aktivitas harian, dukungan keluarga dan lingkungan perlu disertai akses kepada tenaga kesehatan jiwa. Upaya terkoordinasi layanan psikologis, pemerintah, dan komunitas dapat membantu mengurangi rasa terisolasi serta membuka pilihan pemulihan yang lebih nyata bagi mereka yang terdampak.Data Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa dampak gempa pada pertengahan Agustus 2026 masih dirasakan oleh banyak warga lebih dari dua bulan setelah kejadian. Sebanyak 1.301 orang masih tinggal di 17 posko pengungsian. Angka tersebut menggambarkan kebutuhan penanganan yang belum selesai, meskipun waktu telah berlalu sejak gempa terjadi. Warga di posko tetap memerlukan perhatian, termasuk dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga kondisi psikologis selama berada jauh dari rumah. Situasi ini juga menjadi pengingat bahwa pemulihan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan, tetapi mencakup keselamatan, kesehatan, serta rasa aman bagi masyarakat terdampak.
Di luar posko resmi, 7.091 warga memilih mengungsi secara mandiri dengan mendirikan tenda di dekat rumah mereka. Sebagian warga dapat tetap berada dekat lingkungan tempat tinggal, tetapi tinggal di tenda tidak serta-merta berarti keadaan telah pulih. Mereka masih menghadapi perubahan rutinitas dan ketidakpastian mengenai kapan kondisi memungkinkan untuk kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Karena pengungsian mandiri tersebar di berbagai lokasi, kebutuhan para warga juga berpotensi sulit terlihat dan dijangkau. Pendataan serta komunikasi yang berkelanjutan diperlukan agar bantuan tidak hanya terpusat di posko, tetapi turut menjangkau keluarga yang bertahan di sekitar rumah.
Pemkab Manggarai juga mencatat 1 054 jiwa sebagai kelompok.
Baca juga: Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai Dinantikan | LRT Kelapa Gading-Manggarai Resmi Beroperasi dengan Tarif Spesial
